Tentang Peninjauan Kembali dalam UU HPP

Proses penyelesaian sengketa pajak antara Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak sering kali melewati proses yang panjang. Untuk menyelesaikan sengketa pajak tersebut, terdapat suatu proses hukum yang disebut dengan peninjauan kembali. Apa itu definisi Peninjauan Kembali Dalam UU HPP ? 

Definisi Peninjauan Kembali

Peninjauan kembali adalah kondisi dimana Wajib Pajak merasa tidak puas atau belum menyetujui putusan banding yang sudah ditetapkan. Untuk pengajuan hak peninjauan kembali, Wajib Pajak dapat menyampaikan hal tersebut kepada Mahkamah Agung. 

Hak peninjauan kembali ini tertuang dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU PP). Pada Pasal 77 ayat (3) UU PP disebutkan bahwa pihak-pihak yang mengalami sengketa pajak, maka dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan pengadilan pajak yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. 

Dalam pasal 80 ayat (1) UU PP, dinyatakan bahwa putusan Pengadilan Pajak dapat berupa putusan yang menolak, mengabulkan sebagian atau seluruhnya, menambah pajak yang harus dibayar, membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau membatalkan. 

Walaupun putusan pengadilan pajak merupakan putusan yang terakhir dan berkekuatan hukum tetap, namun Wajib Pajak masih mempunyai hak untuk melakukan peninjauan kembali apabila merasa ketetapan pajak yang diputuskan dirasa tidak adil atau terdapat putusan yang belum dapat diterima. 

Meskipun, Wajib Pajak menggunakan haknya untuk mengajukan peninjauan kembali, pelaksanaan putusan pengadilan pajak tetap berjalan karena Pasal 89 ayat (2) UU PP dan Pasal 27 ayat (5e) UU Harmoni Peraturan Perpajakan (UU HPP), dinyatakan bahwa Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.

Setelah UU HPP terbit, sebelum mengajukan permohonan peninjauan Kembali, penting untuk diperhatikan bagi Wajib Pajak untuk meneliti kembali dan mempertimbangkan dampak sanksi administrasi berupa denda sebesar 60%. Sanksi denda tersebut akan ditanggung oleh Wajib Pajak apabila nantinya setelah Putusan Peninjauan Kembali terbit menyebabkan pajak yang masih harus dibayar menjadi bertambah dan Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran pajak atau membayar pajak lebih rendah dari nilai ketetapan pajak sebelum mengajukan keberatan. Pengaturan sanksi denda ini tertera dalam Pasal 27 ayat (5f) UU HPP.

Apa Saja Alasan Yang Diperbolehkan Untuk Peninjauan Kembali?

Dalam pengajuan hak peninjauan kembali, Wajib Pajak perlu memperhatikan alasan dan jangka waktu pengajuan peninjauan kembali sebagai berikut : 

1. Apabila ditemukan kebohongan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan kepada keputusan Pengadilan Pajak dan hal ini diketahui setelah perkara diputuskan atau ternyata bukti – bukti yang dilampirkan pada keputusan pajak ini tidak berdasarkan pada bukti yang kuat dan dinyatakan palsu oleh hakim pidana. Pengajuan hak Peninjauan Kembali oleh Wajib Pajak dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukannya kebohongan atau kecurangan yang dilakukan oleh pihak lawan atau sejak penetapan putusan pengadilan pidana memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
2. Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan bukti baru yang menentukan dan dapat menghasilkan putusan yang berbeda dalam tahap persidangan di Pengadilan Pajak. Hal ini bisa diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak ditemukannya bukti surat-surat dimana hari dan tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan juga disahkan oleh pejabat yang berwenang. 
3. Jika telah dikabulkan suatu hal yang tidak, dituntut, atau lebih dari pada yang dituntut, terkecuali yang telah diputuskan adalah berupa pengabulan sebagian atau seluruhnya atau menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan. Wajib Pajak dapat mengajukan peninjauan kembali dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak putusan dikirimkan. 
4. Jika ditemukan suatu bagian dari apa yang menjadi tuntutan belum juga diputuskan tanpa dipertimbangkan apa yang menjadi sebab-sebabnya. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dengan jangka waktu 3 bulan sejak putusan dikirimkan. 
5. Terdapat suatu putusan yang ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam kebijakan Undang-Undang yang berlaku. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 3 bulan sejak putusan diberikan. 

Mahkamah Agung akan memeriksa dan memberikan putusan terhadap peninjauan kembali yang diajukan Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Mahkamah Agung telah mengambil keputusan sejak permohonan yang diajukan diterima oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu 6 (enam) bulan. Putusan dalam hal pengadilan pajak dilakukan melalui pemeriksaan biasa. 
2. Mahkamah Agung telah mengambil keputusan sejak permohonan yang diajukan diterima oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 bulan. Putusan dalam hal pengadilan pajak dilakukan melalui pemeriksaan cepat. 
3. Putusan atas permohonan peninjauan kembali yang diajukan harus diberitahukan dalam sidang yang diselenggarakan terbuka untuk umum. 

Permohonan peninjauan kembali juga dapat dicabut permohonannya oleh Wajib Pajak. Hal ini dapat dilakukan apabila permohonan tersebut belum diputuskan. Apabila permohonan tersebut sudah dicabut, Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonannya kembali.

Jika merasa kebingungan terkait penyelesaian sengketa pajak dan permohonan Peninjauan Kembali Dalam UU HPP, Anda bisa menghubungi konsultan pajak terpercaya untuk mendapatkan informasi dan bantuan lebih lanjut demi memenuhi kewajiban perpajakannya melalui [email protected] atau melalui 081293795859