SANKSI SPT PAJAK

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (“UU HPP”) disebutkan bahwa wajib bagi seluruh Wajib Pajak untuk melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan dan batas lapor yang sudah ditentukan. Apakah yang dimaksud dengan Sanksi SPT Pajak ? 

Definisi Surat Pemberitahuan Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang Wajib Pajak gunakan untuk melaporkan perhitungan, pembayaran pajak, objek maupun bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak. Surat pemberitahuan (SPT) ini disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan ini disampaikan menggunakan formulir yang sudah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan format yang berbeda, sesuai dengan jenis pajak yang akan dilaporkan. Laporan tersebut memiliki tanggal jatuh tempo yang beragam dalam tanggal pembayaran ataupun pelaporan untuk setiap jenisnya.

Wajib Pajak harus melampirkan dokumen – dokumen berupa laporan keuangan untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pembukuan, penghitungan dan peredaran bruto dan pembayaran (khusus Wajib Pajak UMKM), serta bukti potong formulir 1721 A1 atau A2 untuk Wajib Pajak yang berstatus karyawan.

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi memiliki jangka waktu paling lambat 3 bulan batas akhir tahun pajak. Sedangkan, untuk pelaporan SPT Tahunan PPh Badan memiliki jangka waktu pelaporan maksimal 4 bulan setelah batas akhir tahun pajak. Untuk mempelajari batas waktu pelaporan pajak, Anda dapat melihat detailnya pada Kalender Pajak 2022. Pastikan supaya Anda tidak terlambat melakukan pelaporan SPT yang bisa berakibat dikenai sanksi.

Sanksi SPT 

Sanksi yang akan dibebankan kepada Wajib Pajak apabila terlambat lapor adalah berupa denda. Sedangkan, untuk terlambat setor pajak yang terutang untuk Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak dari setiap SPT Masa PPh/PPN dan SPT Tahunan, maka dikenai sanksi administrasi berupa bunga. 

Untuk itu, setiap Wajib Pajak perlu memeriksa sanksi mana yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Apakah denda terlambat melaporkan SPT atau terdapat sanksi bunga. Denda yang harus dibayarkan bagi Wajib Pajak yang terlambat melaporkan SPT adalah sebagai berikut :

1. Denda terlambat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp. 100.000 setiap SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.
2. Denda terlambat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1.000.000 setiap SPT Tahunan PPh Badan.
3. Denda terlambat lapor SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 500.000 setiap masa pajak. 

Sedangkan, besarnya sanksi bunga dari masing-masing SPT Masa dan SPT Tahunan adalah sebagai berikut:

1. sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan;
2. sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Sebagai rangkuman atas penjelasan di atas, berikut adalah tabel atas pengenaan sanksi terlambat lapor dan terlambat setor pajak yang terutang dalam SPT Masa/Tahunan.

Pengecualian Sanksi Pajak

Agar terhindar dari sanksi – sanksi di atas, Wajib Pajak harus mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada dengan melakukan pengisian formulir SPT, menyetor pajak terutang dan menyampaikan SPT tepat waktu, mengisi faktur dengan lengkap, dan menghindari segala aktivitas yang dapat memicu atau berakibat adanya tindak pidana perpajakan.

Pengenaan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi dapat dikecualikan dengan kondisi sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi dinyatakan telah meninggal dunia.
2. Wajib Pajak Orang Pribadi sudah tidak melakukan kegiatan usahanya atau telah melakukan pekerjaan lain.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi merupakan Warga Negara Asing (WNA) yang sudah tidak berdomisili di wilayah Indonesia.
4. Wajib Pajak yang terkena bencana yang ketentuannya telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
5. Wajib Pajak lainnya sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 186/PMK.03/2007.

Itulah sedikit pembahasan mengenai sanksi SPT pajak. Jika merasa kebingungan terkait pengenaan sanksi dalam SPT Masa/Tahunan atau hal-hal lainnya, Anda bisa menghubungi konsultan pajak terpercaya untuk mendapatkan informasi dan bantuan lebih lanjut demi memenuhi kewajiban perpajakannya melalui [email protected] atau melalui 081293795859